Review Jurnal Hukum Perjanjian

Aspek-aspek  hukum perjanjian distributor dan keagenan

(suatu analisis keperdataan)

Penulis : Ari Wahyudi Hertanto

Kata Kunci : Hukum Keperdataan , analisis perjanjian distributor dan keagenan

Sumber :  http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/37307381408.pdf

Abstrak :

distributor terbentuk pada individu, perusahaan kemitraan,, asosiasi atau lain hukum yang telah berdiri posisi antara produsen atau pengecer. mereka memiliki peran pada pembelian mengantar atau kontrak perdagangan untuk barang konsumsi .sistem kode Indonesia sipil yang kontrak dikategorikan sebagai kontrak innominat oleh jenis yang belum diatur dalam sistem. tetapi juga di bawah pokok hukum perdata itu mungkin akan ditandatangani di bawah pembatasan belum menjadi tindakan. disegel oleh bukan perintah kekerasan publik dan etika. oleh rasa hormat itu melalui prinsip-prinsip tersebut maka setiap kontrak yang ditandatangani mulai efektif bertindak untuk pihak ditandatangani. penulis di sini juga menunjukkan pada menerapkan bentuk kontrak standar dicetak secara kolektif. dalam prakteknya masih memberikan setiap kebebasan selain itu kontrak standar dan untuk menghormati distributor dan mengikat dirinya sendiri ke seluruh struktur kontrak.

I.  Pendahuluan :

Lembaga distibutor dalam prakteknya bukan merupkan suatu hal yang baru . namun demikian , seiring dengan perkembangnya praktek-praktek dunia usaha baik dalam skala domestik maupun internasional , sedikt banyak memberikan suatu pengaruh terhadap bagaimna lembaga distributor dimaksud dalam menjalankan praktek usaha . tidak jarang lembaga usahanya adalah distibutor tetapi justru pada prakteknya pada distributor ini melakukan praktek-prakteknya layaknya retailer .faktor kelangsungan usaha merupaka faktor kunci penting dari sebuah usaha . sedngakan, bagaimana untuk menciptakan kelangsungan usaha tsb juga merupakan hal lain dengan kreatifas untuk memenuhi keinginan pasar . secara umum kita mengenal dua pembantu perusahaan yaitu ;

• pembantu-pembantu dalam perusahaan

-pengurus filial : petugas yang mewakili pengusaha mengenal semua hal , tetapi        terbatas pada satu cabang perusahaan .

-pemegang prokurasi : pemegang kuasa dari perusahaan

-pemimpin perusahaan : pemegang kuasa pertama dari pengusaga perusahaan

• pembantu-pembantu diluar perusahaan

-agen perusahaan : orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara dengan  pihak ketiga

-makelar menurut undang-undang : seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan perjanjian .

-komisioner : orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian-perjanjian atas nama sendiri .

Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada KUHD banayk yang kurang dapat mencakup perkembangan bisnis masa kini . salah satu nya adalah mengenai perjajian keagenan dan kedistributoran . khusus untuk distributor sesuai dengan ketentuan pada apasal 1319 KUHPER . didtributor dapat dikatagorikan dalam ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian tidak bernama (innominaat) . ketentuan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan ketentuan yang dikeluarkan oleh beberapa departemen teknis . departemen perdagangan dan perindustrian yang diatur dalam surat keputusan mentri perdagangan No.77/kp/III/78, tanggal 9 maret 1978 tentang yang menentukan lamanya perjanjain harus dilakukan . samapi dengan dikeluarkan nya keptusan departeman perdagangan dan perindusrtian No.23/MPP/KEP/I/1998 tentang lembaga- lembaga usaha perdagangan (kepmen No.23/1998) sebagaimana kemudian diubah menjadi No.159/MPP/4/1998 tentang lembaga-lembaga perdagangan .

II . tinjauan umum distributor dan agen

• pengertian lembaga distributor dan agen

lembaga distributor adalah salah satu lembaga dalam perjanjian keagenan .

beberapa definisi yang diberikan terminologi distributor anatara lain adalah

a. Alan giplin

distibutor adalah yang telah diberikan perusahaan, hak eksklusif atau prefertial untuk membeli dan menjual berbagai spesifik barang atau jasa pasar tertentu

b. dalam distionary of business and econimic

distributor adalah orang pribadi dari perusahaan menjual produk manufaktur

c. distributor adalah setiap kemitraan, individu, perusahaan, asosiasi atau hubungan hukum lainnya yang berdiri antara produsen dan penjual eceran dalam pembelian

• perbedaan anatar distributor dan agen

agen dan distributor adalah dua terminologi yang berbeda dan mempunyai konotasi yang berbeda pula . namun mempunyai fungsi dan manfaat yang hampir sama yaitu memberikan jasa perantara dari principal atau penujuk kepada konsumen diwilayah pemasaran tertentu .

1. agen

-pihak yang menjual barang dan jasa untuk dan atas nama principal

-pendapatan yng diterimanya berupoa komisi

-barang dikirim langsung dari principal ke konsumen

-pembayaran atas barang yang telah diterima

b. distributor

-perusahan yang bertindak untuk dan atas nama sendiri

-membeli kepada principal dan menjual kembali kepada konsumen kepentingan sendiri

-principal tidak selalu mengetauhi

-bertanggung jawab atas keamanan pembayaran barang-barangnya kepentingan sendiri

• terjadi nya lembaga distributor

dalam rangka pelaksanaan penanaman modal dalam negri yang tertera undang-undang No.6 tahun 1968 pemerintah mengeluarkan peraturan pelkasanan mengenai pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan . yaitu peratiuran pemerintah No.36/1977. hal-hal yang dipenuhi oleh principal dan distributor menyangkut masalah-masalah adalah :

1. nama dan alamat lengkap dari pihak yang membuat janji
2. uraian dan rincian mengenai maksud dan tujuan dari mebuat perjanjian
3. uraian terperinci tentang barang-barang yang akan menjadi objek
4. sasaran yang hendak dicapai
5. ketentuan-ketentuan tentang tata cara dan penerimaan barang yang  harus dipenuhi
6. ketentuan-ketentuan pokok yang disepakati
7. ketentuan-ketentuan pokok yang disepakati meneganai apa yang dinamai kegiatan

• dasar hukum perjanjian distributor

perjanjian adalah dasar dalam melaksanakan perjanjian distributor karena ada perjajian diatur oleh hak dan kewajiban olegh para pihak . dasar hukum dari perjanjian distributor adalah asas dari yang memnberikan kebebasan berkontak dan bersifat terbuka .

III.               Perjanjian distributor

    a. perjanjian distributor

 Pada prinsipnta perjanjian distributor dibuat dalam bentuk perjanjian baku ,     perjanjian baku adalah bentuk perjanjian yang disetujui oleh para pihak , yang lazim dalam bentuk formulir perjanjian yang telah ditentukan oelh pihak pertama .

2. perkembangan perjanjian baku

perjanjian baku telah berkembang pesat dan dapat kita jumpai dalam bebagai kehidupan manusia . perjanjian baku diadakan dengan maksud untuk mencapai efisien , kepastian dan lebih praktis meskipun kadang mengadung faktor negatif .

3. macam-macam perjanjian baku

macam-macam perjanjian baku natara lain adalah :

-perjanjian standar sepihak

-perjanjian baku timbal balik

-perjanjian yang dibuat oleh pemerintah

-perjnajian baku yang berlaku atau ditentukan bagi dikalangan tertentu

4. ciri-ciri perjanjian negatif

3 aspek merupakan ciri negatif perjanjian bauk anatara lain :

-perjanjian baku sepihak menempatkan kedudukan yang terjepit bagi para pihak

-perjanjian sepihak pembuatannya dilakukan oleh salah satu pihak didalam perjanjian

-perjanjian baku sepihak isinya tidak diketauhi oleh pihak yang mengikatkan diri .

5. berlakunya perjanjian baku

4cara berlakunya atau kemungkinan untuk memberlakukan syarat-syarta bakku :

-penandatangan dokumen perjanjian

-dengan pemberitahuan melalui dokumen perjnjian

-dengan penunjukan dokumen perjanjian

-pemberitahuan melalui papan pengumuman

6. ciri-ciri  karakteristik perjanjian baku

-isinya lazim ditentukan

-masyarakat yang mengikat diri dalam perjanjian

-terdorong oleh kebutuhan tertentu

-perjanjian itu dipersiapkan terlebih dahulu

-isi perjanjian terdiri dari rangkuman janji-janji

-perjanjian standar lazim tidak dimungkinakan untuk dirubah

-bentuk tertulis , dan

-perjanjian baku umunya menguntungkan

7. syarat dan prosedur perjanjian

syarat-syarat yang dipenuhi dalam perjanjaian antara lain adalah :

-suarat izin usaha perdagangan

-akta pendirian dan perubahan perusdahan

-surat perjanjain selkunya agen, dll

• implementasi umum kontrak distribusi dalam praktek

perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara kolktif dalam bentuk formulir . kontrak distributor pada umumnya tidak terdapat pada suatu format baku oleh kerananya tidak terdapat suatu bentuk keseragaman .

• kesimpulan

lembaga distributor adalah setiap individu/perorangan , kemitraan , perusahaan , asosiasi atau hungna hukum lainnya yang berkedudukannnya berada diantara produsen dan perdagangan eceran dalam pemelian , pengiriman-pengiriman dan perjanjian-perjanjian barang-barang konsumsi .

Nama Kelompok : 

ajeng ayu septyaningrum

faidah nailufah 

nia fandany 

yuli kahono susanti 

Review Jurnal Hukum Perdata

WUJUD GANTI RUGI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Penulis             : Merry Tjoanda

Kata Kunci      : compensation (kompensasi)

Sumber            :  

http://www.fhukum-unpatti.org/download/jurnal-paper/sasi/Jurnal%20SASI%20vol%2016%20No%204%20Oktober-Desember%202010/WUJUD%20GANTI%20RUGI%20MENURUT.....%20M.%20Tjoanda.pdf

ABSTRAK

           

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang menimbulkan hak dan istilah obligasi.debitur atau hutang tidak memenuhi kewajibannya karena ada unsurnya, maka pemberi pinjaman memiliki hak untuk menuntut restitusi, ini adalah apa yang melatarbelakangi penulisan ini bagaimana masalah dengan bentuk kompensasi menurut buku  hukum perdata? hasil yang diperoleh bahwa kompensasi sebagai akibat dari standar yang ditetapkan dalam kitab perbuatan hukum perdata, juga berlaku untuk kompensasi sebagai hasilnya dari bertindak. melanggar hukum memberikan  berupa kerugian material dan imateriil,kemudian bentuk kompensasi dapat berupa natura (uang) atau innatura.

PENDAHULUAN

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain,dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur  atau si berpiutang,sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.Tuntutan atau kewajiban tersebut lazimnya disebut sebagai prestasi.Pasal 1234 KUHP perdata :

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu,untuk berbuat sesuatu,atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

 Menurut Pasal 1234 KUHP perdata prestasi itu dibedakan atas :

1.      Memberikan sesuatu

2.      Berbuat sesuatu

3.      Tidak berbuat sesuatu

Dalam hal debitur atau si berutang tidak memenuhikewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsure salah padanya,maka ada akibat-akibat hukum yang bisa menimpa dirinya,yaitu :

·         Pertama-tama,sebagai yang disebutkan dalam pasal 1236 KUHP perdata :

“si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya,rugi dan bunga kepada si berpiutang,apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya,atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”

Dan 1243 KUHP perdata :

“Penggantian biaya,rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan,barulah mulai diwajibkan,apabila si berutang,setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya,tetap melalaikannya,atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggng waktu yang telah dilampaukannya”

            Kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian,yang berupa ongkos-ongkos kerugian dan bunga.Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu,untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

·         Kedua,Pasal 1237 KUHP perdata mengatakan :

“dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu,kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan,adalah atas tanggungan si berpiutang”

·         Yang Ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik,maka berdasarkan pasal KUHP perdata :

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik.manakala salah satu pihak tidak memeuhi kewajibannya”

            Maka kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian,dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.Tetapi kesemuanya itu tidak mengurangi hak dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan.Apabila salah satu pihak dalam perikatan merasa dirugikan tersebut untuk melakukan gugatan ganti rugi.Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penulisan dengan pemasalahan bagaimana wujud ganti rugi menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata?

PEMBAHASAN

1.Pengertian Kerugian

            Pengertian kerugian menurut R.Setiawan adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi.Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.

            Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan pula oleh Yahya Harahap,ganti rugi ialah  “Kerugian nyata” atau “fietelijke nadeel” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi .Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu pebandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur.Lebih lanjut dibahas oleh Harahap,kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan,besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang ‘wajar’ sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian disbanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi.Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata”  yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya.Lebih lanjut dikatakan oleh Abdulkadir Muhammad,bahwa pasal 1243 KUHP Perdata sampai dengan pasal 1248 KUHP Perdata merupakan pembatasan-pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan undang-undang terhadap debitur dari  perbuatan sewenang-wenang pihka kreditur sebagai akibat wanprestasi.

            Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh MR.J.H.Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih,pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu  yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma oleh pihak yang lain.Yang dimaksud dengan pelanggaran norma oleh Nieuwenhiuis disini adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.Bila kita tinjau secara mendalam,kerugian adalah suatu pengertian yang relative,yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan.Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma,dan situasi yang seyogyanya akan timbul pelanggaran norma tersebut tidak terjadi.

Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain.

2.Unsur-Unsur Ganti Rugi

Dalam pasal 1246 KUHP Perdata menyebutkan :

“biaya,rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya,terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya,dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini.

Menurut Abdulkadir Muhammad,dari pasal 1246 KUHP Perdata tersebut,dapat ditarik unsure-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut :

a.      Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikelarkan (cost),misalnya ongkos cetak,biaya materai,biaya iklan.

b.      Kerugian karena kerusakan,kehilangan barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damages).Kerugian disini adalah yang sungguh-sungguh diderita,msalnya busuknya buah-buahan karena keterlambatan penyerahan,ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusakan perabot rumah tangga,lenyapnya barang karena terbakar.

c.       Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest).Karena debitur lalai,kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.MIsalnya A akan menerima beras sekian ton dengan harga pembelian Rp250,00 per kg.Sebelum beras diterima,kemudian A menawarkan lagi kepada C dengan harga Rp275,00 per kg.Setelah perjanjian dibuat,ternyata beras yang diharapkan diterima pada waktunya tidak dikirim oleh penjualnya.Disini keuntungan yang diharapkan Rp25,00 per kg.

            Kadang-kadang kerugiannya hanya merupakan kerugian yang diderita saja,tetapi kadang-kadang meliputi kedua-dua unsure tersebut.Satrio melihat bahwa unsure-unsur ganti rugi adalah:

1.      Sebagai pengganti daripada kewajiban prestasi perikatannya untuk mudahnya dapat kita sebut “prestasi pokok” perikatannya,yaitu apa yang ditentukan dalam perikatan yang bersangkutan atau

2.      Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya,seperti kalau ada prestasi yang tidak sebagaimana mestinya,tetapi kreditur mau menerimanya dengan disertai penggantian kerufian,sudah tentu dengan didahului protes atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi.

3.      Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita oleh kreditur oleh karena keterlambatan prestasi dari kreditur,jadi suatu ganti rugi yang dituntut oleh kreditur disamping kewajiban perikatannya

4.      Kedua-duanya sekaligus jadi dituntut baik penggani kewajiban prestasi pokok perikatannya maupun ganti rugi keterlambatannya.

3.Sebab-sebab Kerugian

            Dari pengertian kerugian pada sebab sebelumnya dapat kita lihat bahwa kerugian adalah suatu pengertian kausal,yakni berkurangnya harta kekaaan (perubahan keadaan berkurangnya harta kekayaan),dan diasumsikan adanya suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan tersebut.Syarat untuk menggeserkan kerugian itu kepada pihak lain oleh pihak yang dirugikan adalah bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh pelanggaran suatu norma oleh pihak lain tersebut.

Kreditur mempunyai kewajiban untuk berusaha membayar kerugian yang timbul sampai batas-batas yang patut.Kalaukreditur tidak berusaha membatasi kerugian itu maka akibat dari kelalaiannya tidak dapat dibebankan kepada debitur.Ketentuan ini juga dengan prisip dapat digugat dan hubungan adequate.

a.Hubungan Sine Qua Non (Von Buri)

            Syarat pertama untuk membebankan kerugian pada orang lain adalah bahwa telah terjadi pelanggaran norma yang dapat dianggap sebagai condicio sine qua non kerugian tersebut.Menurut teori ini suatu akibat ditimbulkan oleh berbagai peristiwa yang tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat tersebut merupakan suatu kesatuan.

Nieuwenhuis memberikan contoh menarik untuk ini :

^Menyewakan sejumlah kamar kepada beberapa orang,termasuk A dan B.Kamar-kamar tersebut terletak diatas ruang konfeksi milik C. Menurut kontrak sewa,para penyewa dilarang menggunakan alat masak listrik.Dalam urutan kronologis terjadi yang berikut ini:

a.      A menghubungkan alat listrik pemasak air dengan jaringan listrik.

b.      B menggunakan alat listrik pemanas air dalam kamar mandi,yang menyerap tenaga listrik yang sama.

c.       Aliran listrik terhenti dan mesin-mesin jahit listrik di ruang konfeksi C terhenti.

Apa yang menjadi penyebab berhentinya mesin-mesin jahit listrik tersebut? Mesin-mesin itu tidak akan menggunakan alat listrik pemanas air,Jadi tingkah laku A berpengaruh terhadap berhentinya mesin-mesin jahit tersebut.Peristiwa A merupakan syarat untuk timbulnya peristiwa A merupakan  syarat untuk timbulnya peristiwa C dalam artinya bahwa tanpa A tidak akan terjadi (Condicio sine qua non).

b.Hubungan Adequat (Von Kries)

            Kerugian adalah akibat adequate pelanggaran norma apabila pelanggaran norma demikian meningkatkan kemungkinan untuk timbulnya kerugian demikian.Inilah inti ajaran penyebab yang adequate.

            Teori ini berpendapat bahwa suatu syarat merupakan sebab,jika menurut sifatnya pada umumnya sanggup untuk menimbulkan akibat.selanjutnya Hoge Raad memberikan perumusan,bahwa suatu perbuatan merupakan sebab jika menurut pngalaman dapat diharapkan/diduga akan terjadinya akibat yang bersangkuyan.Ajaran ini mencampur adukkan antara causalitet dan pertanggungjawaban.Hoge Raad menganut ajaran adequate.Hal ini ternyata dari arrest nya tanggal 18 November 1927,dimana dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan akibat yang langsung dan seketika adalah akibat yang menurut aturan-aturan pengalaman dapat diharapkan terjadi.

4.Wujud Ganti Rugi

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Hoge Raad malahan berpendapat, bahwa penggantian “ongkos, kerugian, dan bunga” harus dituangkan dalam sejumlah uang tertentu. Namun jangan menjadi rancu; kreditur bisa saja menerima penggantian in natura dan membebaskan debitur. Yang tidak dapat adalah bahwa debitur menuntut kreditur agar menerima ganti rugi dalam wujud lain daripada sejumlah uang.

Pendapat seperti itu dengan tegas dikemukakan, ketika Hoge Raad menghadapi masalah tuntutan ganti rugi dari seorang yang minta kepada toko perhiasan, agar perhiasan yang ia beli daripadanya diperbaiki, tetapi perbaikan itu ternyata malah menimbulkan kerusakan dan kerugian lebih parah lagi. Hof memutuskan bahwa pemilik toko perhiasan harus mengganti kerugian, dengan cara mengembalikan harga yang dulu dibayar oleh pembeli dan pembeli mengembalikan perhiasannya. Cara perhitungan ganti rugi seperti ini tidak dibenarkan oleh Hoge Raad. Ganti rugi harus diwujudkan dalam sejumlah uang.

Pitlo berpendapat bahwa undang-undang kita tidak memberikan dasar yang cukup kuat untuk kita katakan, bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat dikemukakan dalam sejumlah uang tertentu.12 Alasan pokoknya sebenarnya adalah bahwa berpegang pada prinsip seperti itu banyak kesulitan-kesulitan dapat dihindarkan. Anehnya, kalau ganti rugi itu berkaitan dengan onrechtmatige daad, maka syarat “dalam wujud sejumlah uang” tidak berlaku, karena Hoge Raad dalam kasus seperti itu membenarkan tuntutan ganti rugi dalam wujud lain.

Walaupun demikian hal itu tidak berarti, bahwa untuk setiap tuntutan ganti rugi kreditur harus membuktikan adanya kepentingan yang mempunyai nilai uang. Hal itu akan tampak sekali pada perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, dimana pelanggarannya biasanya menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang.

Sering pula muncul pada tuntutan ganti rugi atas dasar onrechtmatige daad. Namun adanya ganti rugi atas kepentingan yang tidak dapat dinilai dengna uang, secara tegas-tegas diakui, seperti pada pasal 1601w KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

“ Jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena salahnya telah berbuat melawan dengan salah satu kewajibannya dan kerugian yang karenanya diderita oleh pihak lawan tidak dapat dinilaikan dengan uang, maka Hakim akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan, sebagai ganti rugi”.

Jadi yang dimaksud bukannya sifat dari kepentingan yang dirugikan, tetapi apakah yang dirugikan bisa dipulihkan dengan pembayaran ganti rugi sejumlah uang. Kalau bisa maka hal itu berarti, bahwa kerugian itu bisa dinilai dengan uang. Untungnya pengadilan dalam hal ini tidak mengambil sikap yang kaku; rasa sakit bisa dihilangkan atau dikurangi dengan pemberian obat (yang dibayar dengan sejumlah uang), kebutaan dibantu dengan seorang penuntun (yang harus dibayar secara berkala), kenikmatan estetika bisa diganti dengan kenikmatan sejenis yang lain (yang harus dibeli atau dibayar dengan sejumlah uang). Konsekuensinya, Hakim tidak berhak menetapkan ganti rugi sejumlah uang tertentu atas kerugian, kalau bagaimanapun dengan uang itu (kerugian) tidak akan dapat dikurangi atau diperbaiki, kecuali sudah tentu kalau undang-undang sendiri membolehkan hal seperti itu.

5. Bentuk-Bentuk Kerugian

Bentuk-bentuk kerugian dapat kita bedakan atas dua bentuk yakni :

a. Kerugian materiil

b. Kerugian immateriil

Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian yang immateriil, tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya.

Sulit rasanya menggambarkan hakekat dan takaran obyektif dan konkrit sesuatu kerugian immateriil. Misalnya: bagaimana mengganti kerugian penderitaan jiwa. Si A berjanji kepada si B untuk menjual cincin berlian sekian karat. Ternyata berlian itu palsu yang mengakibatkan kegoncangan dan penderitaan batin bagi si B. Bagaimana memperhitungkan kerugian penderitaan batin dimaksud? Sekalipun memang benar menentukan hakekat dan besarnya kerugian non-ekonomis, ganti rugi terhadap hal ini pun dapat dituntut. Penggantiannya dialihkan kepada suatu perhitungan yang berupa “pemulihan”. Biaya pemulihan inilah yang diperhitungkan sebagai ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh hakim.

Seperti dalam contoh di atas, tentu tidak dapat diganti kegoncangan jiwa yang diderita oleh si pembeli tersebut. Tetapi debitur dapat “dibebankan” sejumlah biaya pengobatan rehabilitasi. Misalnya ongkos dokter dan biaya sanatorium. Sampai benar-benar si kreditur itu pulih kembali. Atau kalau kita ambil kecelakaan yang semakin merajalela di jalan raya. Karena kesalahan dan kecerobohan , A menabrak B sehingga kakinya harus diamputasi. Tak mungkin debitur mesti mengganti kaki yang dipotong itu. Bagaimana mengherstel kaki yang sudah dipotong. Yang rasional ialah sejumlah ganti rugi kebendaan berupa uang. Ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 1371 KUHPerdata yang menyatakan : cacat atau puntung pada bagian badan / tubuh yang dilakukan dengan “sengaja” atau oleh karena “kurang hati-hati”, memberi hak kepada orang itu menuntut “bayaran” di luar biaya pengobatan. Dari pasal ini dapat ditarik kesimpulan si korban dapat menuntut ganti rugi “kebendaan” atau kerugian yang non-ekonomis, yang terdiri dari :

- sejumlah biaya pengobatan ;

- dan sejumlah uang bayaran sesuai dengan keadaan cacat yang diderita.

Mengenai ukuran uang bayaran cacat di luar pengobatan tadi, dinilai atas dasar “kedudukan dan kemampuan” kedua belah pihak, sambil memperhatikan hal ihwal kejadian itu sendiri.

Akan tetapi tidak setiap kerugian ekonomis mesti diganti dengan suatu yang bersifat kebendaan yang bernilai uang. Malah kadang-kadang lebih tepat diganti dengan hal-hal yang bersifat non-ekonomis pula. Umpamanya “hak perseorangan” (persoonlijkerechten) : integritas pribadi, kebebasan pribadi, memulihkan nama baik dan sebagainya. Dalam hal ini pemulihan atau rehabilitasi hak asasi perseorangan tadi, jauh lebih efektif dari pada penilaian ganti rugi uang.

Namun di luar hal-hal yang tersebut tadi biasanya ganti rugi non-ekonomis lebih sempurna bila diganti dengan sejumlah uang sebagai alat rehabilitasinya. Asal benar-benar jumlah ganti rugi tadi “efektif” banyaknya sesuai dengan perhitungan yang memungkinkan tercapainya hasil pemulihan yang mendekati keadaan semula. Misalnya pengobatan sanatorium disamping biaya pemulihan dan kehidupan selanjutnya, haruslah benar-benar efektif nilainya (effectieve waarde).

KESIMPULAN

Ganti rugi sebagai akibat pelanggaran norma, dapat disebabkan karena wanprestasi yang merupakan perikatan bersumber perjanjian dan perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan bersumber undang-undang. Ganti rugi sebagai akibat wanprestasi yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat juga diberlakukan bagi ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Mengingat adanya bentuk kerugian materiil dan imateriil, maka wujud ganti rugi dapat berupa natura (sejumlah uang) maupun innatura. 

Nama Kelompok :

• Ajeng Ayu SeptyaNingrum           {20210451}
• Faidah Nailufah                         {29210382}
• Nia Fandani                              {24210954}
• Yuli Kahono Susanti                    {28210742